Lotim Sergapye -Nasib tenaga honorer daerah (Honda) kesannya masih digantung pemerintah. meskipun ada lowongan pembukaan PPPK, namun tidak semua mereka bisa diakomodir terutama mereka yang telah mengabdi puluhan tahun.
Untuk memperjuangkan nasibnya bisa diterima sebagai bagian dari guru yang mendapatkan gaji normal layaknya guru negeri lainnya, Ratusan Guru Honorer menggelar Hearing ke kantor DPRD Lombok Timur untuk menindak lanjuti surat dari forum P2, P3 PPPK Tenaga Pendidik Kabupaten Lombok Timur Nomor : 01/FPPPTP/XI/2022 tanggal 7 November 2022.
Mereka menanyakan kenapa pemkab tidak menerima dan membuka formasi yang 4686, yang sesuai dengan nomor surat = S-204/PK/2021 dari kementrian keuangan RI tentang Perhitungan anggaran PPPK guru dalam DAU TA 2022
Dari pergeseran P2 dan P3 di sekolah induk oleh P1 dari sekolah non induk sebagai pertanyaan , bagaimana solusi yang di lakukan oleh Pemda dalam hal ini DIKBUD, BKPSDM.
Mengenai formasi yang 2057 darimana pedoman pembentukan Formasi tersebut. karena kalau di lihat dari DAPODIK maka tidak akan ada pergeseran P2 Dan P3 oleh P1 di sekolah induk.
Guru Honorer juga menuntut agar Pemda harus membuka formasi untuk P2 dan P3 , menuntaskan guru honorer tahun 2023.
H. Izuddin , S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur (DIKBUD) juga menyampaikan Informasi dari hasil rakor yang di terima dari BKPSDM, bahwa kebutuhan 4665 itu Insyaallah dimasa yang akan datang akan kita penuhi dengan mengakomodir P2 dan P3 di 2023.
Lanjut Izuddin , yang ingin kita dorong adalah komitmen pemerinta pusat terhadap apa keputusannya mereka hari ini tentang 2023 akan mengakomodir P2 dan P3 , dan di Lombok Timur kebutuhannya 4665 baru ideal kebutuhannya guru di Lombok Timur.
“Sekarang guru kita sekitar 5125 dan kebutuhan kita hampir 9000”
Bila perlu hari ini penuhin 4665 keingininan kita ,biar kita behenti memikirkan kekurangan guru itu. Ujar Izuddin
Kebutuhan guru sudah masuk list Nasional. Mudah-mudahan kita mendorong agar terwujud di tahun 2023. Harapannya Izuddin
