Lotim Sergapye— Penambahan jumlah tenaga honorer di beberapa instansi pemerintahan pada tahun 2022 membuat kebingungan kalangan DPRD, ini menjadi satu permasalahan karena menyangkut anggaran. Hal ini di tegaskan Ketua DPRD Lombok Timur Murnan di kantornya , Rabu (2/11).
“Peningkatan honorer yang signifikan, inilah yang membuat pusing mau dianggarkan dari mana lagi, sebab tenaga honorer yang lama saja saja perolehan upah yang mereka peroleh masih dapat jauh di UMK,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini ada penambahan di beberapa instansi, penambahan ini lantas menjadi satu perhatian khusus DPRD Lombok Timur.
Menurut politisi PKS ini, penambahan honorer menjadi satu masalah, karena DPRD Lombok Timur saat ini belum cukup anggaran, dikarenakan belanja Pemda juga sudah cukup besar untuk gaji honorer.
Hal ini lantas membuat satu permasalahan baru, seperti tidak terpenuhinya pendapatan, oleh karenanya dana transfer juga ada beberapa yang berkurang, begitupun juga dengan DBHCHT tidak sesuai harapnn.
Terlebih lagi pada APBD perubahan dikatakan Murnan hanya PAD saja yang mungkin tidak bisa terpenuhi sesuai dengan target.
Kondisi ini sambungnya, tentu saja, membuat sistem birokrasi di Pemkab Lombok Timur menjadi tidak efektif.
“Harus kita akui, untuk membayar gaji tambahan tenaga honorer itu tidak cukup anggaran,” tutupnya.(bayu)
