Bali Sergapye – Sekretatiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur mengajak wartawan dari beberapa media yang menjalin kerjasama study banding ke DPRD Kabupaten Bangli untuk memperkuat kerjasama antara media dan instans. (15/12)
Fitria Dian Hapsari selaku Humas Protokol Sekretariat DPRD Lotim , sekaligus pemimpin study banding yang berangkat bersama tujuh orang wartawan dari media yang berbeda. Rombongan study banding itu diterima langsung oleh Kabag Humas Sekretariat DPRD Bangli , AA Gede Anom Sutardjana.
Dalam kesempatan itu, Kabag Humas DPRD Lotim Fitria Dian Hapsari membuka dan mengutarakan maksud kedatangan rombongan datang berkunjung. Satu per satu wartawan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pola kerjasama yang dilakukan Sekretariat DPRD Bangli dengan media yang ada di Bali. Pertemuan study banding berjalan penuh keakraban dan riang gembira dalam suasana kekeluargaan.
AA Gede Anom Sutardjana selaku pengelola kerjasama media di Sekretariat DPRD Bangli mengatakan pola kerjasama yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan lembaga lain, khususnya dengan DPRD Lombok Timur. Yakni dengan menyediakan anggaran khusus untuk mempublikasikan kegiatan di DPRD Bangli.
Tidak tanggung-tanggung, DPRD Bangli menganggarkan Rp 1 miliar lebih khusus untuk kerjasama media dalam satu tahun anggaran. Namun tarif dari masing-masing media berbeda-beda, tergantung dari besar dan kecilnya media tersebut. Media yang jalin kerjasama juga beragam, mulai dari media cetak, televisi, online dan radio.
“Kami tidak hafal berapa jumlah media yang jalin kerjasama sampai hari ini, namun yang paling tinggi nilai kerjasamanya itu adalah Bali Post. Setahun itu sampai Rp 20 juta,” beber Anom.
Meskipun begitu, Anom mengaku ada juga media yang belum bisa ia rangkul alias ajak kerjasama. Media tersebut adalah yang belum memenuhi syarat, seperti tidak lengkap legalitas hukumnya atau yang biasa ia sebut sebagai media abal-abal.
Ditanyakan mengenai bagaimana cara menyikapi wartawan yang kadang-kadang menulis agak “nakal”, ia menjawabnya santai. Dikatakan, berita yang kadang tidak sesuai dengan permasalahan sebenarnya ia klarifikasi melalui media juga dengan memanfaatkan hak jawab instansi.
Karenanya, ia menyarankan supaya wartawan yang membutuhkan informasi supaya mengonfirmasi langsung ke pihak yang berwenang. Mengenai hal itu, ia mengatakan biasanya terjadi pada pelaksana proyek di DPRD Bangli. “Wartawan semacam itu biasanya turun langsung ke pelaksana proyek, seharusnya ke kami (DPRD, red) yang menghandle proyek tersebut,” ucapnya.
Ia juga menyarankan supaya wartawan dalam menjalankan tugas supaya membawa kartu identitas seperti kartu pers. Hal itu dimaksudkan untuk keterbukaan, dan pihaknya juga bisa yakin memberikan informasi dengan benar.
Untuk memperkuat jalinan kerjasama media dengan instansi, DPRD Bangli juga mengaku rutin melakukan study banding ke daerah-daerah lain, persis seperti yang dilakukan DPRD Lotim ke DPRD Bangli hari itu.
“Kami sering juga melakukan kegiatan serupa, melakukan study banding ke daerah-daerah lain dengan membawa wartawan,” tutupnya.
