Lotim Sergapye– Rencana pengurus Karang Taruna dan Desa menentang kenaikan harga BBM dengan aksi demo batal dilakukan. Namun diganti menjadi hearing dengan anggota di kantor DPRD Lombok Tiimut, Kamis (08/09)
Juru bicara Syamsul Hadi di depan wakil rakyat yang diterima pimpinan dewan Daeng Parlori dan anggota, mengatakan, rencana Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak BBM Menuai Polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak pandemic Covid 19.
Menurut nya, upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui tiga 3 cara yaitu Peningkatkan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
Di lain sisi justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Kenaikan harga BBM berdampak buruk bagi masyarakat menengah kebawah.
Alih alih menaikan harga BBM Bersubsidi, Semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM Bersubsidi selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM Bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara. Merspon sejumlah persoalan tersebut.
Karang Taruna Kabupaten Lombok Timur bersepakat dan berkomitmen menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi
2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sunguh sunguh memberantas mafia BBM 3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi cepat sasaraan 4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM Bersubsidi.
Setelah di lakukan Hearing , di lanjutkan penandatanganan oleh Wakil ketua DPRD Lombok Timur HD Paelori dan sepakat akan menyampaikan aspirasi Rakyat. Tutupnya. (Bayu)
