Lotim sergapye–Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah Lombok Timur dan DPRD dalam bersinergi memajukan roda pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, legislatif dan ekskutif terus mencari inovasi dalam penganggaran untuk mendapat persetujuan kedua belah pihak.
Untuk perubahan anggaran tahun 2021, DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar Rapat Paripurna XII Rapat ke-1 Masa Sidang III, dengan agenda penyampaian pengantar dan penjelasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 oleh eksekutif.
Paripurna dewan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lotim, Murnan dihadiri unsur pimpinan, angggota dewan dan sejumlah pejabar dari Pemerintah , berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Lotim, pada Rabu (18/8/2021).
Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dihadapan pimponan dan anggota dewan menjelaskan sebagai upaya mencapai indikator program dan kegiatan serta memenuhi target capaian kinerja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah menyusun dan mengajukan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021. Langkah ini ditujukan pula menjawab penanganan kondisi riil masyarakat guna mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Perubahan tersebut lanjut Bupati Sukiman, di antaranya sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA dan PPAS APBD Induk Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021, baik pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan; menyesuaikan SILPA, refocusing dana transfer dalam hal ini berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Covid-19 dan Dampaknya.
Beberapa hal yang mengalami pergeseran maupun perubahan dari sisi Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain perubahan pendapatan dari Rp2,822 triliun menjadi Rp2,815 triliun lebih atau mengalami penurunan sebesar Rp7,141 miliar lebih.
Belanja daerah juga mengalami pengurangan sebesar Rp69,474 miliar lebih, dari anggaran semula sebesar Rp3,121 triliun lebih menjadi tak kurang dari Rp3,52 triliun.
Dari sisi penerimaan pembiayaan, pada APBD Induk TA 2021 dianggarkan sebesar Rp307,963 miliar lebih menjadi sebesar Rp245,630 miliar lebih atau menurun sebesar Rp62,333 miliar lebih. Pada sisi pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp9 miliar yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.
Bupati Sukiman juga menyampaikan upaya Pemda Lombok Timur mewujudkan Visi Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman (ASA) sesuai Misi pertama yaitu membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan. Di tengah kondisi keterbatasan keuangan, Pemda Lotim terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai program kegiatan prioritas khususnya terkait dengan masalah kekurangan air bersih.
Menurut Bupati pada Tahun Anggaran 2021 ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI telah menyetujui usulan Program Pembangunan SPAM. Program ini adalah upaya menyuplai air dari bagian utara untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah selatan. Dengan anggaran sebesar Rp90,850 miliar ditarget dapat menghasilkan debit air sekitar 150 liter/detik guna memenuhi kebutuhan air di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru.*
