Lotim Sergapye –
Dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pada Kamis, (27/08). Kegiatan yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H.Muhammad Juaini Taofik.
Dalam arahannya, Sekda menyampaikan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Lombok Timur yang berada pada angka 76,49% atau masih di zona kuning. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut sebagai upaya perbaikan proses maupun output dari delapan area yang menjadi poin intervensi KPK. Poin dimaksud antara lain; perencanaanpembangunan Daerah, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi penerimaan Daerah (Pajak dan Pendapatan Daerah) dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Di lain pihak, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Lombok Timur mengalami peningkatan dan mulai melonjak.
Selanjutnya, menindaklanjuti arahan Direktur/Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, untuk meningkatkan angka MCSP, perbaikan dan terus menjauhi tindak pidana tersebut (Korupsi) harus terus dtingkatkan. “Kita fokus area-area yang menjadi intervensi KPK. Upaya kita bersama ini semoga bisa jadi perbaikan dari waktu ke waktu,” harapnya.
Selain itu disampaikan pula posisi pengadaan barang milik daerah. Poin yang paling tajam adalah besarnya proporsi terhadap aset pemda yang sudah dicatat tapi belum tersertifikasi. Untuk itu, Sekda mendorong percepatan sertifikasi barang milik daerah, minimal 50%. Diingatkannnya perlu peningkatan komunikasi intensif dengan pihak terkait untuk melihat progres peningkatan penyertifikasian aset. Berikutnya, diharapkan pula peran aktif Inspektorat Lombok Timur dalam skema Reserve Stores.
Kesepakatan yang dicapai pada Rapat Koordinasi ini akan menjadi rujukan bagi KPK untuk monitoring selanjutnya.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi, Inspektur Kabupaten Lombok Timur, Ketua dan perwakilan Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur, serta Pimpinan OPD terkait.
