Mataram Sergapye – Dewan Pers menekankan pentingnya verifikasi perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan (UKW) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme industri media di daerah. Anggota Dewan Pers asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Yogi Hadi Ismanto, mengingatkan bahwa langkah ini krusial dalam membedakan pekerja pers profesional dengan mereka yang tidak memenuhi standar jurnalistik.
Menurut Yogi, verifikasi perusahaan pers tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga berperan dalam menentukan kredibilitas media di mata publik dan mitra kerja, termasuk pemasang iklan. “UKW dan verifikasi perusahaan pers memiliki keterkaitan erat dengan pihak lain, termasuk pemasang iklan. Ini menjadi tolok ukur apakah seorang wartawan benar-benar profesional atau sekadar mengklaim diri sebagai jurnalis,” ujar Yogi.
Yogi juga mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah, termasuk NTB, jumlah wartawan yang cukup banyak dan tidak semua memenuhi syarat. Fenomena ini ditengarai memicu ketidaknyamanan di kalangan pejabat daerah, sehingga beberapa di antaranya terpaksa menerapkan kebijakan satu pintu untuk mengatur interaksi dengan wartawan.
Dewan Pers berkomitmen untuk terus memaksimalkan program UKW dan verifikasi perusahaan pers, meskipun anggaran mengalami efisiensi. “Tahun ini, meskipun ada penyesuaian anggaran yang membuat dana Dewan Pers tersisa Rp15 miliar, kami tetap menjadikan program UKW serta pendataan dan verifikasi perusahaan pers sebagai agenda utama,” lanjut Yogi.
Ketua PWI Lombok Timur, H. Muludin, mengapresiasi langkah yang dibangun Dewan Pers untuk memajukan perusahaan pers dan wartawan yang profesional. “Duduknya Bang Yogi di dewan pers diharapkan akan membantu sertifikasi perusahaan media yang ada di NTB dan peningkatan Uji Kompetensi Wartawan kedepannya,” ujarnya.
