Lotim sergapye-Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy mengumpulkan sejumlah pimpinan OPD untuk tanggap segera terhadap sejumlah kondisi yang terjadi di masyarakat. Bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pertama pada rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu.
Usai mendengarkan penjelasan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur terkait wilayah yang terdampak bencana serta kerusakan infrastruktur yang timbul, Bupati meminta agar BPBD bersama dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan survei kondisi kerusakan di wilayah yang terdampak bencana. Ia meminta dalam sepekan ke depan sudah menerima rencana anggaran untuk penanggulangan dampak bencana dan kedua OPD tersebut sudah bergerak. Akan tetapi diakuinya kemampuan Pemerintah Daerah dengan Dana Tidak Terduga (DTT) yang tersedia saat ini tidak dapat mencakup keseluruhan, melainkan sesuai skala prioritas, yaitu perbaikan jembatan Yatofa yang menghubungkan desa Lendang Belo dengan Desa Montong Betok, pemasangan beronjongan di Joben, dan perbaikan jembatan Loyok, jembatan menuju Ponpes Syaikh Abdurrahman di Marang Kotaraja, dan perbaikan jembatan penghubung desa Tetebatu dan Tetebatu Selatan.
Kaitan dengan itu pula Bupati meminta BPBD dan PUPR membuat kajian untuk diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Disebutkannya kondisi seperti abrasi, normalisasi Otak Kokok Joben, pemecah gelombang, serta tanggul yang sudah mengalami kerusakan di Labuhan Lombok, juga upaya mencegah sampah dari hulu kembali memenuhi pantai.
Selain itu, Bupati juga meminta penanganan kesulitan air bersih warga di sejumlah kecamatan. Kendati sudah memasuki musim penghujan, masih ada kecamatan seperti Keruak dan Jerowaru yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat mempertanyakan keberadaan Pemerintah dalam kondisi tersebut.
Selanjutnya, pada rapat yang berlangsung Senin (31/10) itu Bupati juga mendorong percepatan realisasi bantalan sosial sebagai dampak kenaikan BBM beberapa waktu lalu. Bantalan sosial tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan verifikasi data melalui sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bupati menegaskan agar bantalan sosial tersebut sudah tersalurakan seluruhnya kepada masyarakat yang berhak menerima pada Desember mendatang. Untuk bantalan sosial yang berupa barang, ia meminta agar dapat memanfaatkan produk lokal daerah. Upaya ini sekaligus untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Selain sejumlah OPD teknis, pada kesempatan itu hadir pula Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, juga Kepala Bagian di Setda Lombok Timur.
