Lotim Sergapye – Sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terhadap isu-isu perempuan. Momentum Hari Kartini dimaknai sebagai pengingat akan perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Aliansi Masyarakat Sipil dan Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Juaini Taofik pada Senin (21/4) di ruang kerja Sekda. Pertemuan membahas pandangan dan aspirasi aliansi terkait isu perempuan, anak, dan keluarga, khususnya menyoroti wacana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Sekda yang didampingi perwakilan DP3AKB menegaskan bahwa hingga kini belum ada rencana penggabungan OPD tersebut. Ia menekankan pentingnya peran strategis DP3AKB dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta isu disabilitas dan inklusi sosial.
Sekda juga menyampaikan komitmen Pemkab Lombok Timur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. “Pemkab Lotim berkomitmen memasukkan isu kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam RPJMD sebagai salah satu prioritas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama akan terus diperkuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada implementasi yang efektif di tingkat masyarakat.
Selain itu, momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei mendatang juga akan dimanfaatkan untuk mengangkat isu pendidikan yang berkaitan dengan perempuan dan anak melalui kampanye kolaboratif.
Perwakilan Aliansi, Ririn Hayudiani, menyampaikan rasa lega dan apresiasi atas respons positif Pemkab Lotim. “Tujuan kami adalah memastikan komitmen pemda terhadap isu-isu perempuan. Kami yakin pemda memiliki niat dan komitmen kuat untuk memberikan perhatian optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan DP3AKB sangat penting dalam memastikan pengarusutamaan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Pihaknya berharap kerja sama yang solid antara aliansi dan Pemkab Lotim dapat terus terjalin guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Lombok Timur.
