• July 30, 2026
  • Last Update July 30, 2026 3:13 pm
  • Nusa Tenggara Barat Indonesia

Kejari Lotim Bantu Dongkrak PAD Rp10 Miliar, Pemkab Apresiasi Lewat Penandatanganan MoU

Kejari Lotim Bantu Dongkrak PAD Rp10 Miliar, Pemkab Apresiasi Lewat Penandatanganan MoU

Lotim Sergapye –

Keberhasilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur mendampingi penagihan pajak hingga berhasil mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10 miliar mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Kejaksaan Negeri Lombok Timur tentang Bantuan Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Rabu (29/7).

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran Kejari Lombok Timur yang selama ini telah bekerja sama dengan sangat baik, baik dalam pendampingan hukum maupun penagihan pajak dari para pengusaha yang menunda kewajibannya. Berkat keterlibatan Kejari, Alhamdulillah semua menjadi lancar,” ujar Bupati,

“Dan itu semua bisa dibuktikan dengan penghargaan yang kami berikan kepada Ibu Kajari. Dalam capaian PAD kita, saya melihat ada angka Rp10 miliar yang murni merupakan hasil bantuan dan pendampingan Kejari Lombok Timur,” tambahnya.

Terkait penandatanganan MoU, Bupati menegaskan bahwa ini merupakan bentuk komitmen dan sinergi nyata untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“MoU hari ini adalah bentuk komitmen dan sinergi agar Kabupaten Lombok Timur tetap menjadi daerah dengan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, akuntabel secara administratif, serta memiliki kepastian hukum. Inilah komitmen yang harus betul-betul kita jaga dan kendalikan bersama,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya peran Kejari sebagai tempat berkonsultasi bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terhindar dari pelanggaran hukum. Kasus-kasus penegakan hukum di daerah lain hendaknya dijadikan pembelajaran bersama.

“Kasus hukum yang terjadi hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara hukum. Di sinilah pentingnya keberadaan Kejari Lombok Timur sebagai tempat berkonsultasi,” tambah Bupati.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *