Lotim Sergapye –
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan langkah transformasi digital dalam sistem tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor mitigasi dan manajemen kebencanaan. Langkah strategis ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) guna menyamakan persepsi terkait implementasi teknologi penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal. Guna memperoleh informasi, pandangan, dan masukan dari para pemangku kepentingan terkait hal tersebut digelar Focus Group Discussion (FGD) yang dibuka langsung oleh Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Rabu (1/7).
Bupati menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Lombok Timur sebagai lokus pengembangan program aplikasi Early Warning System (EWS) Gumi Sasak. Ia berharap inovasi yang mengintegrasikan kearifan lokal dan menyematkan fitur berbahasa Sasak untuk mendeteksi potensi berbagai bencana, mulai dari tsunami, kebakaran, hingga banjir ini, dapat membantu masyarakat, utamanya di daerah pesisir, dan Pemerintah mengurangi dampak bencana. Hal itu mengingat Lombok Timur Lombok Timur memiliki garis pantai yang panjang.
Ketua Tim Peneliti UMJ Azhari Aziz Samudra memaparkan bahwa aplikasi mitigasi bencana yang tengah dikembangkan ini dirancang secara terintegrasi, berbiaya murah, namun memiliki fungsionalitas tinggi. Aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan tersebut menyediakan 16 fitur pendeteksi kebencanaan yang namanya disesuaikan dengan bahasa lokal agar inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ke-16 fitur utama aplikasi EWS Gumi Sasak tersebut meliputi Lindu, Rinjani, Segoro, Gumi Rebah, Angin Ribut, Air Bales, Api Hutan, Gumi Kering, Geledeg, Suhu Bumi, Pesisir Pantai, Bersih Ruak, Takaran Ujan, Banjir Kokoh, Kulkul EWS, dan Pos Relawan.
Sistem ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi berbasis GPS untuk memetakan titik koordinat secara akurat, sehingga memudahkan OPD terkait dalam mengambil tindakan darurat.
Secara teknis, operasional platform ini akan bertumpu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur sebagai verifikator utama. BPBD nantinya wajib menyediakan mode siaga 24 jam penuh untuk menyaring laporan masyarakat, sebelum dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Ke depan, program penguatan sistem terkontrol ini diproyeksikan tidak hanya berhenti pada sektor kebencanaan saja, melainkan akan dirancang kembali agar dapat diintegrasikan ke dalam program-program kerja sektoral lainnya di Kabupaten Lombok Timur demi mewujudkan tata kelola smart city seutuhnya.
FGD yang berlangsung di ruang rapat Bupati tersebut mengangkat tema Pengembangan Sistem Peringatan Dini Berbasis Kearifan Lokal Melalui Platform Android di wilayah pesisir Lombok Timur. Dihadiri oleh Sekda, BPBD, BPPD, Dinsos, Dinas PUPR, Dikes, Diskominfo, dan Dishub.
