Lotim Sergapye –
Gubernur Nusa Tenggara Barat L. Muhammad Iqbal, memimpin rapat koordinasi (rakor) program prioritas provinsi dan kabupaten/kota se-provinsi Nusa Tenggara Barat pada Senin (25/8) di Sembalun. Pertemuan ini bertujuan melahirkan kesepakatan bersama terkait implementasi program-program strategis nasional di daerah.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi untuk menyukseskan program prioritas pemerintah pusat, seperti Program Desa Berdaya dan Kemiskinan, Program Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Rehabilitasi Lahan, Optimalisasi Lahan, Pembuatan Infrastruktur Daerah dan Kepegawaian.
“Rakor ini adalah langkah awal yang membahagiakan. Sudah saatnya kita duduk bersama untuk merumuskan agenda yang bisa kita usulkan secara kolektif demi kebaikan NTB,” ujar Gubernur.
Gubernur menyoroti isu Desa Berdaya sebagai program jangka panjang yang akan menjadi fokus selama 4,5 tahun ke depan. Program ini akan menargetkan 20 desa di NTB dengan kemiskinan ekstrem.
Mendukung program tersebut Pemprov akan memgumpulkan data untuk selanjutnya menetapkan komitmen dari setiap pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, dan sektor swasta.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur mengakui bahwa masih ada isu terkait penanggung jawab program tersebut. Ia berharap rakor ini dapat menjadi forum untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan agar program ini bisa berjalan efektif di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan data terkini terkait tingkat kemiskinan di Lombok Timur, sebagai langkah awal untuk menguatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Bupati menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Lombok Timur masih berada di angka 14,51%, dengan kategori miskin ekstrem mencapai 3,21%. “Untuk yang miskin ekstrem ini ada sekitar 15 ribu kepala keluarga atau setara dengan 46 ribu orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Dinas Sosial, kelompok rentan mayoritas berasal dari sektor petani, nelayan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan pedagang rumahan.
Pemerintah Lombok Timur telah memulai intervensi dengan memberikan modal usaha untuk membantu masyarakat lepas dari jeratan rentenir. Upaya ini didukung oleh penambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Bupati juga menyebut kolaborasi dengan Baznas dan seluruh mitra, mulai dari perusahaan dengan program CSR, individu dermawan, hingga NGO. “Upaya ini didukung oleh data desa yang valid dan akurat serta koordinasi erat dengan berbagai stakeholder,” tambahnya.
Bupati berharap program Desa Berdaya yang diusung oleh pemerintah pusat dapat membantu percepatan penanganan kemiskinan di Lombok Timur. “Pengentasan kemiskinan di Lotim tidak bisa hanya dilakukan oleh kami di kabupaten, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari provinsi dan pusat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan usulan dua desa yang dianggap layak menjadi target program Desa Berdaya, yakni desa Tete Batu dan desa Pringgabaya Utara. Diharapkan, kedua desa tersebut dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan melalui program kolaboratif.
Pertemuan ini, selain dihadiri Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti juga dihadiri para pemimpin daerah, seperti Bupati Dompu, Bupati Sumbawa Barat, Walikota Mataram, Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Bima, Sekda Kota Bima, Wakil Bupati Lombok Barat, Sekda Lombok Utara, dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
