Lotim Sergapye – Penjabat (Pj.) Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, didampingi Pj.Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Asisten, serta sejumlah pimpinan OPD, mengikuti rangkaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan III, Jum’at, (12/07) di lantai 8 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Pj. Bupati memaparkan 10 indikator termasuk pemerintahan, layanan publik, kesehatan, pendidikan, perizininan, lapangan kerja dan sub indikator lainnya. Beberapa capain, seperti di bidang pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemenuhan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage=UHC) dijabarkan di hadapan evaluator yang terdiri dari 8 orang. Setelah mencapai 95% lebih pada akhir 2023, di pertengahan tahun 2024 ini, Lombok Timur telah mencapai UHC 99,16% setara 1,392.488 jiwa dari total 1.404.343 jiwa. Dengan begitu target UHC tahun 2024 yakni 98 % sudah terlampaui. Pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran lebih dari Rp. 73 miliar pada tahun 2024 dengan peningkatan hampir Rp.34 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Masih di sektor kesehatan, komitmen Pemda terhadap upaya pencegahan sejak dini polio, perhatian terhadap petugas gizi sebagai ujung tombak di lapangan, juga mendapat apresiasi dari tim evaluator. Tercatat 219.458 anak umur 0-7 tahun menjadi sasaran dengan ketersediaan 4.122 pos PIN.
Secara khusus, Pemda berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan seperti petani tembakau, juga Badan Keamanan Desa (BKD) serta nelayan. Pemda memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.800 orang anggota BKD, petani tembakau 17.500 orang, dan nelayan 550 orang, dengan total dana Rp. 2.967.340.000.
Pemda pun berkomitmen terhadap pengendalian kemiskinan ekstrem dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat rentan, “Kita fasilitasi pekerja rentan seperti petani tembakau, anggota BKD untuk program BPJS ketenakerjaan, pemerintah harus hadir untuk menopang semua itu,” tegasnya.
Terkait itu pula, Pemda menjalin MoU dengan Yayasan Relief Islami Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Tidak berhenti di situ, Pemda juga tengah berupaya menuntaskan pelayanan Air Bersih melalui SPAM Pantai Selatan yang akan menyediakan 10.000 Sambungan Rumah (SR) bagi 25.000 jiwa yang diperuntukkan untuk meningkatkan capaian kebutuhan air minum warga Lombok Timur.
Dari sisi pengendalian inflasi daerah yang terus dipantau setiap pekannya, Pemda bekerja sama dengan daerah penghasil bawang merah, dalam hal ini Kabupaten Bima, melakukan stabilisasi harga bahan pokok. Mendirikan Kios Inflasi bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank NTB Syariah dan BUMD, juga melanjutkan kegiatan sidak bersama Forkopimda ke Agen dan Distributor bahan pokok, termasuk sidak distributor dan agen pupuk bersubsidi menjadi langkah yang ditempuh Pemda di bawah kepemimpinan Pj. Bupati H. Muhammad Juaini Taofik.
Tidak itu saja, salah satu program peningkatan akses keuangan masyarakat, yaitu Lotim Berkembang sebagai salah satu upaya mendorong tumbuh kembang sektor UMKM yang telah berjalan, mampu menjangkau 1.655 UMKM dengan nilai subsidi Rp.463.665.000 dan nilai kredit Rp.15.455.500.000.
Yang juga didorong Pemda adalah optimalisai pajak daerah melalui digitalisasi. Pemda telah me-launching aplikasi e-pajak daerah terintegrasi Kanal Digital (administrasi dan Pembayaran). Sampai dengan bulan Juni 2024 tercatat transaksi non tunai untuk pajak daerah mencapai Rp. 27,733 miliar lebih.
“Pemerintah Lombok Timur terus berupaya memastikan hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha, serta elemen-elemen lainnya agar terwujud keselarasan demi mewujudkan Lombok Timur Berkemajuan,” Ujar Pj. Bupati.
Di aspek pelayanan publik, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi pola pelayanan baru bagi masyarakat Lombok Timur. Hal itu karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai bentuk layanan publik di tempat yang menyatu dengan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tersebut.
MPP menyediakan 17 gerai pelayanan mulai dari kependudukan hingga BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ada pula gerai UMKM dan Dekranasda dengan produk kerajinan-kerajinan, souvenir, dan makanan khas produk UMKM.
“Keberadaan MPP diharapkan dapat memberikan pengalaman mengurus pelayanan publik yang lebih nyaman, cepat, dan tepat bagi masyarakat, sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik,” harap Pj.Bupati.
Terlepas dari apresiasi tim evaluator terhadap kinerja pengendalan inflasi, stunting, dan pelayanan publik, Pj. Bupati dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmen untuk melaksanakan semua saran dan masukan yang disampaikan tim evaluator, seperti peningkatan pengawasaan distribusi pupuk bersubsidi di tengah-tengah petani.
Pj. Bupati pun menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak, atas capaian dan kinerja, kerja sama selama ini dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,“Terima kasih kepada rekan-rekan. Ini bukan capain personil, ini hasil team work yang baik,” tambahnya usai mengikuti evaluasi kinerja.
