Lotim sergapye--Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur ( KPU Lotim) dengan mengundang khusus jurnalis yang tergabung dalam berbagai organisasi wartawan berubah menjadi ajang mengadili komisioner KPU, berlangsung di salah satu lesehan di Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong, Sabtu (16/12).
Sosialisasi yang awalnya, berjalan lancar, di buka Ketua KPU Lotim, Junaidi. Empat komisioner KPU lainnya secara bergilir menyampaikan tahapan tahapan yang sudah dilakukan.
Hanya saja saat sesi tanya jawab, komisioner KPU Lotim tidak berkutik saat digempur pertanyaan menohok dari senior wartawan di daerah Gumi Selaparang.
KPU Lotim dinilai ingkar janji soal kerjasama dengan media yang ada di daerah ini. . Pasalnya, KPU selaku penyelenggara Pemilu kerap melontarkan janji palsu ke media.
Kendati diprotes wartawan dari PWI Lombok Timur, Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lotim, Forum Jurnalis Lotim (FJLT), dan organisasi media Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lotim, para komisioner KPU tampak tegar meladeni pertanyaan yang kritis terkait anggaran sosialisasi yang dipersoalkan jurnalis .
Izul Khairi, Dewan Pembina PWI Lotim melontarkan kritik yang cukup garang. Dia menilai KPU kurang serius dalam membangun kerjasama sosialisasi tahapan Pemilu bersama media. KPU, menurutnya menganggap media hanya sebatas alat bantu dalam mensosialisasikan kegiatannya.
Sedangkan KPU tidak peduli terhadap media itu sendiri berupa terbangunnya kerjasama publikasi. “Anda ini (komisioner) KPU meminta media memberitakan tahapan Pemilu secara baik. Apakah Anda sadar bahwa publikasi media itu harus berbayar. Kok Anda enak gratisan,” kritiknya.
Meskipun anggaran bersumber dari APBN pada Pemilu 2024, lanjut Izzul, seharusnya KPU Lotim membangun komunikasi lebih awal dengan KPU pusat untuk pengalokasian anggaran media. “Jadi apa yang sampaikan ini merupakan isi hati dari para yunior. Semoga dapat dipertimbangkan,” ungkapnya.
Sedang Ketua PWI Lotim, H. Muludin, mengingatkan KPUD peran media sangat penting terhadap sukses tidaknya program dan kegiatan KPU. Tanpa media, semua kegiatan dan tahapan yang dilakukan KPU tidak akan sampai masyarakat.
Begitu pentingnya keberadaan media, kata Muludin menjadi keharusan KPU untuk menggandeng media untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Sudah sepantasnya menggandeng media untuk mensosialisasikan tahapan pemilu, dan sebagai mitra media, KPU sudah seharusnya menganggarkan dana kerjasama untuk media.
Begitupun kritikan keras dari Hulyani selaku Anggota FWMO Lotim, mempertegas janji KPU yang tak kunjung direalisasikan kepada media. “Dulu janjinya kita begabah bareng-bareng. Tapi KPU saat ini hanya cari enak saja,” sindirnya.
Periode KPU saat ini masih minim komunikasi antara KPU dengan media. Bahkan beberapa waktu lalu dari KPU sudah meminta dibuatkan list organisasi media. Namun tak kunjung juga direalisasikan. “Sejak tahapan awal Pemilu kita sudah didiskusikan, namun realisasinya tidak ada,” semprotnya.
Pertanyaan kritis lainnya dilontarkan pewarta lainnya. “Kami berharap komisioner KPU Lombok Timur tidak PHP, kebanyakan janji tapi tidak ada realisasi,”keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Lotim, Juanidi mengklaim jika anggaran KPU yang terbatas. Sehingga tidak bisa mengakomodir semua media yanga da di Lombok Timur.
Diakuinya, beberapa waktu lalu kerjasama yang dilakukan oleh KPU hanya bersama media cetak dan elektronik (televisi) sesuai Juknis yang ada. Sedangkan untuk media online masih terus dikaji sumber penganggarannya. (Bayu)