Lotim Sergapye -Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengapresiasi saran konstruktif dari fraksi PKS, fraksi Perindo, dan fraksi Demokrasi Bintang Perjuangan Indonesia (DBPI), serta tujuh fraksi lainnya, yang menyentuh isu kedaulatan pangan, pariwisata, tata kelola pemerintahan, hingga percepatan infrastruktur.
Apresiasi tersebut dilontarkan Wabup saat menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung, Selasa (25/11).
Terkait isu kedaulatan pangan dan energi, Wabup menegaskan bahwa dukungan finansial tidak hanya dari APBD, tetapi juga dari alokasi 20% dana desa yang dikelola BUMDes untuk ketahanan pangan, dengan nilai setara lebih dari Rp 48 Miliar.
Menanggapi harapan Fraksi DBPI terkait alokasi anggaran pariwisata, Wabup mengakui sektor ini memberi dampak ekonomi yang luas. Namun, dengan kondisi APBD 2026 yang terbatas, alokasi anggaran belum dapat memenuhi harapan. Meski demikian, Pemerintah Daerah cukup serius untuk menumbuhkembangkan Pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus berharap Program Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD dapat diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata.
Menghadapi keterbatasan anggaran, Pemda menetapkan tiga langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Perbaikan kualitas data, khususnya data PBB-P2, Hotel, dan Restoran. Memaksimalkan pengawasan pemungutan Retribusi dan Pajak Daerah, serta, Mengembangkan dan mengintensifkan pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem non-tunai.
Mengenai disiplin perencanaan dan tata kelola pemerintahan, Wabup menyadari adanya dinamika kebijakan pusat di tahun anggaran 2025 yang harus diselaraskan dengan kebijakan daerah, yang menyebabkan belum tercapainya disiplin perencanaan APBD sesuai amanat undang-undang. Karena itu Wabup berjanji untuk tahun anggaran mendatang, akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi jadwal pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wabup mengapresiasi saran fraksi PKS terkait fungsi pengawasan dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur. Program percepatan infrastruktur jalan akan segera dilaksanakan pada ruas-ruas jalan prioritas sesuai nota kesepakatan Bupati dan DPRD Lombok Timur pada 19 September 2025.
Menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur dasar, Wabup memaparkan bahwa dari total 1.211 km ruas jalan, 416 km berada dalam kondisi tidak mantap. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, Pemda berencana menangani 54 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Sementara itu perbaikan perpipaan dan penambahan debit untuk keperluan air bersih masyarakat wilayah selatan dan di kaki pegunungan tengah dan akan terus dilakukan. Wabup mencontohkan, di SPAM Selatan Kotaraja sedang dipasang pipa suplai untuk menambah debit air dari 50 menjadi 100 liter per detik. Selain itu, Desa Puncak Jeringo telah terpasang perpipaan air bersih sepanjang 4,5 km melalui Program Peningkatan Air Bersih Kementerian Transmigrasi.
Selain itu, Pemda akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan melakukan sosialisasi masif untuk memastikan seluruh calon PMI melalui prosedur sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Perda Nomor 5 Tahun 2021, demi perlindungan yang paripurna.
Terkait isu strategis seperti pupuk dan elpiji, Pemda memastikan stok pupuk aman hingga akhir 2025 dan telah mengambil langkah antisipatif untuk elpiji dengan mengajukan penambahan distribusi harian 10% kepada BPH MIGAS. Pengendalian inflasi dilakukan melalui kolaborasi dengan Bulog, pemantauan harga rutin, dan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga.
Mengenai penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direksi BUMD, Wabup menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari kekosongan kepemimpinan akibat belum adanya Peraturan Daerah terbaru yang menyesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024. Saat ini, Draft Raperda tentang BUMD telah diajukan kembali untuk segera dibahas bersama legislatif.
Wabup menegaskan kesesuaian arah kebijakan pembangunan dan APBD tetap diupayakan. Ditengah pengurangan Transfer Keuangan dari Pusat Pemda Lotim berusaha memenuhi kebutuhan pembangunan dengan menjemput Program Prioritas Pemerintah Pusat yang diarahkan ke daerah.
