Lotim sergapye -Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur makin melebar, saling tuding antara pengusaha mulai mengemuka.
Ketua Asosiasi UMKM Lombok Timur, H. Pahrurozzi, S.Sos kepada wartawan di Selong, menduga para pengusaha dadakan melakukan penekanan kepada pihak-pihak koordinator disetiap Kecamatan.
” Ada oknum Dewan Pengawas PDAM menekankan agar dilakukan perubahan terhadap PKS yang sudah ada. Itu pun dengan memaksakan kehendak, dengan mencatut nama Wakil Bupati,” ujarnya usai bertemu
membangun Kemitraan dengan Polres Lotim, Senin 2 November 2020.
Pahrurrozi yang juga ketua DPC PPP Lotim menyebutkan kejadian di kecamatan Pringgasela Senin pagi mencatut nama wabup.
Pencatutan serupa sebelumnya Juga dilakukan oknum itu di Kecamatan Keruak dan Jerowaru. ” Kalau memang itu adalah perintah dari pak Wakil Bupati, kami akan memperjelas dan mempertanyakan langsung, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang membuat kisruh, ” tegasnya. Menurutnya bila saja tidak ada oknum pengusaha dadakan, dengan mengatasnamakan Wakil Bupati, mungkin tidak akan terjadi kekisruhan, karena dari jauh sebelumnya mekanisme dan proses yang dijalankan oleh UMKM setempat sudah sesuai dengan Pedoman Umum.
” Kita sedang melakukan pembenahan terhadap volume dan kualitas komoditi dari para suplayer. Prinsipnya, kami ingin agar para suplayer itu memberikan komoditi kelas premium sesuai dengan regulasi yang ada, ” tandasnya.
oknum dewan Pengawas PDAM, Andi Budiman yang dituding Pahrurrozi dihubungi via telepon menyatakan bantahannya. “Itu pernyataan yang tendensius,”ungkapnya.
Dikatakan sebagian besar agen yang ada di Kecamatan Pringgasela adalah keluarganya, adapun tudingan menjual nama Wabup baginya itu pernyataan keliru dan tendensius.
” Terlalu kecil persoalan BPNT dengan mengatasnamakan Wabup, ungkapan bernada miring mungkin dia ada kepentingan untuk memojokkan saya” ungkapnya. ( Habib)
