Lotim Sergapye – Aksi unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Lombok Timur rasa di depan kantor bupati ricuh. Mahasiswa berusaha menerobos masuk gerbang inspektorat yang berhadapan dengan kantor bupati yang dijaga aparat, hingga terjadi saling dorong. Selasa (8/11).
PMII menggelar demo terkait dugaan bocornya PAD yamg dikelola dinas terkait dan defisit anggaran di Pemkab Lombok Timur. Sayangnya aksi PMII itu harus berakhir ricuh, dan jadi tontonan kurang sedap dari warga yang melintas di jalur tersebut m
Koordinator aksi dalam orasinya menyebut kondisi defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebuah permasalahan yang sangat meresahkan dan serasa menempatkan masyarakat pada penyumbang isi-isi kantong oknum yang ada di Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur.
Melalui pajak yang di salurkan ke Bapenda ini sangat di sayangkan terjadinya kebocoran dan menguapnya uang rakyat. Mahasiswa menilai di balik mutasi mantan kepala Bapenda Lombok Timur yang sekarang menjabat sebagai kepala inspektorat di duga untuk menutup isu kebocoran Retribusi yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD yang dinginkan.
Saat berlangsungnya demo di depan kantor Isfektorat Daerah, sempat ricuh masa aksi dengan Satpol PP dan Polisi yang mengamankan terjadinya saling dorong mendorong dan saling memukul . PMII tidak terima dengan petugas yang tugasnya mengayomi tetapi mendorong masa aksi , PMII juga akan melakukan demo polres Lombok Timur atas kejadian tersebut.
PMII Lombok Timur meminta beberapa tuntutan
1. Mendesak kejaksaan negri Lombok Timur memanggil dan memeriksa mantan kepala BAPENDA yang di duga kongkalikong dengan pihak perusahaan.
2. Mendesak kepala Daerah menonjobkan mantan kepala BAPENDA yang saat ini sebagai Kepala Inefektorat.
3. Meminta BPKAD transportasi terkait PAD Lombok Timur
4. Meminta BPK untuk segera mengaudit mantan Kepala Bapenda
5. Mendesak pihak perizinan untuk segera mencabut izin perusahaan yang sampai saat ini belum membayar pajak.
Mahaludin Muttaqin selalu ketua cabang PMII mengatakan Lombok timur saat ini mengalami defisit anggaran dan PAD Lombok Timur tahun ini tidak mencapai target yang di inginkan, yang tercapai hanya 50 persen dan sisanya 50 persen lagi tidak mungkin akan tercapai dalam jangka 1 bulan lagi.
“Kenapa Pemerintah Daerah memindahkan kepala Bapenda ke Inspektorat , itu yang menjadi kecurigaan kami,”tutupnya.(bayu)
