Lotim sergapye — Banyaknya oknum dan kepentingan yang ikut andil, dalam program BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai), memunculkan persoalan baru.
Parahnya, dari hasil pengawasan kami di seluruh wilayah, banyak ditemukan pengurangan volume dan kualitas barang. Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah rakyat sebagai penerima manfaat. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Ubaidillah, SH, kepada Sergapye di ruang kerjanya, Senin, 12 Oktober 2020.
Dikatakan program kerakyatan yang berasal pemerintah, yang menjadi korban selalu rakyat. Bagi Ubaidillah sebenarnya hal ini mengesalkan karena merugikan masyarakat. ” Seharusnya rakyat yang menjadi penentu, tapi dibalik menjadi ditentukan, ” ujarnya dengan nada kecewa.
Dewan kata wakil rakyat dari PAN ini, sudah tiga kali melakukan pemanggilan kepada OPD yang mengelola yakni Dinas Sosial, tetapi tidak ada perubahan sama sekali.
” Saya melihat justru semakin amburadul, ini yang bikin gerah, ” tegasnya, seraya mengatakan melalui perangkat DPRD dia bersama anggota dewan lainnya akan membentuk pansus.
Dari hasil temuan dewan bisa saja, pansus akan merekomendasikan agar para oknum yang menyengsarakan rakyat diproses secara hukum.
Kalau mau jujur, lanjutnya, setiap elemen yang terkait pada program BPNT ini, sudah diperhitungkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Secara normatif saja, mereka sudah mendapat keuntungan. Tetapi jangan karena ketidaktahuan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM), lalu memunculkan keserakahan dengan menggunakan prinsip ekonomi, yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga akan mengurangi volume dan kualitas barang yang akan diterima masyarakat. “Apa mereka tidak merasa berdosa membohongi rakyat, kami menyarankan kepada masyarakat, agar berani menolak barang yang diterima kalau volume berkurang dan dengan kualitas yang tidak baik.
” Kalau kurang, atau kualitasnya jelek, kembalikan, lalu laporkan ke aparat setempat, ” demikian Ubaid. ( Habib)
