Mataram Sergapye–Partai politik (parpol) belakangan ini panen rezeki, tanpa mahar politik seorang calon kepala daerah baik calon bupati dan walikota yang berlaga di NTB nonsense bisa ikut maju di Pilkada serentak Desember 2020.
Mahalnya mahar partai politik membuat sejumlah calon kepala daerah memutar otak untuk “membeli” parpol. Bila tidak maka, keinginannya untuk menjadi bupati dan walikota hanya sebatas mimpi di siang bolong.
Izharuddin,SH salh seorang pemerhati Politik NTB kepada Sergapye.com di Mataram mengungkapkan, persaingan memperebutkan bendera parpol dari pasangan calon makin gencar Belakngan ini.
“Bisa dilihat dengan kasat mata, permainan dan intrik kotor dalam pesta demokrasi. Siapa yang kuat dan beruang maka peluang calon seperti itulah yang akan tampil sebagai pemenang,”tandasnya.
Dalam politik tidak ada saudara dan kawan yang abadi kecuali kepentingan, dan ingat tidak ada makan yang gratis. Saudara bisa jadi musuh, penjahat pun bisa jadi kawan atau saudara.
” Bila anda tidak cukup kaya dan memiliki harta sebaiknya tidak bermimpi mencalonkan diri jadi kepala daerah, uang itu akan menentukan langkah politik selanjutnya,”sebutnya.
Bila ada petinggi parpol yang mengklaim bersih dan tidak menarik mahar dari calonnya, bagi Izharuddin itu sah saja saja meski pimpinan parpol itu berbohong. Persaingan menuju kursi pimpinan kekuasaan itu sangat mahal.
Pengaruh orang tua, jabatan atau lamanya seseorang berkuasa dan berminat maju lagi sebagai calon dampaknya tidak cukup significant. Tapi kalau ada uang maka politik itu bisa berpihak kepada mereka yang menggelontorkan uang paling banyak.
Selain mahalnya mahar politik, biaya sosialisasi ke masyarakat dan kampanye mengharuskan setiap pasangan calon mengeluarkan pundi pundi uang yang banyak.
Di zaman pandemi Corona, masyarakat diterpa ekonomi yang berat. Akan banyak godaan politik uang dari para calon, tentu penawaran pembagian amlplop berisi uang dan sembako tidak ditolak masyarakat.
“Pasangan calon bukan saja akan membagikan uang kepada calon pemilihnya, tapi juga bermanuver ke para tokoh berpengaruh kyai, pimpinan ponpes sambil membawa bingkisan dan uang. Segala cara dilakukan untuk bisa terpilih,”tegasnya.
Pola itu lumrah dalam berpolitik sepanjang tidak ketahuan pengawas politik, nyaris praktik seperti itu terjadi pada setiap pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan hingga presiden.
“Bisa saya simpulkan siapa yang kuat budgetnya maka dialah nominasi calon pemenang. Mahar pokitik mahal dan tidak ada makan gratis dari parpol, belum.lagi bingkisan dan amplop yang disiapkan untuk setiap warga yang akan memberikan hak pilihnya,”imbuhnya.(bed)
