Mataram Sergapye–diduga melakukan pemborosan anggaran hingga kerugian negara mencapai Rp. 600 M, Lombok Institut Global (Logis) melaporkan management PLTU Jeranjang ke Polda NTB
Direktur Logis NTB, Moh. Fihiruddin menyebut miliaran rupiah uang negara yang digunakan untuk biaya angkut batu bara dan pembangunan dermaga tidak bermanfaat. Sampai sekarang dermaga yang dibangun itu tidak bisa difungsikan sesuai peruntukkannya.Dampaknya, negara harus mengeluarkan dana untuk mengangkut batu bara dari Pelabuhan Lembar ke lokasi PLTU. Jika dihitung dari operasional pertama pembangkit hingga tahun 2020 sekarang, kini sudah berlangsung 10 tahun.
Diduga PLTU Jeranjang ini telah menghabiskan uang 600 miliar hanya untuk biaya angkut batu bara tersebut.
“Setiap minggunya dari tahun 2010 itu, sebanyak 7.000 ton batu bara masuk untuk memasok bahan bakar PLTU ini. Pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Lembar diserahkan ke pihak ketiga dengan biaya angkut sekitar Rp 130.000 per truk. Artinya diperlukan 1. 250 truk setiap minggunya untuk memindahkan batu bara ini. Jika dihitung, negara perlu sekitar Rp 1,6 miliar rupiah “hanya” untuk biaya angkut ini. Itu artinya, perlu uang Rp 6,4 miliar setiap bulannya dan Rp 76,8 miliar tiap tahunnya. Jika kami asumsikan sejak pertama operasional, tak kurang Rp 600 miliar dihabiskan untuk biaya pindahan batu bara ini.” Ujar Fihir.
Dia mempertanyakan letak efesiensi anggaran dalam pengelolaan PLTU milik negara ini. Karena PLTU ini dibangun untuk mengurangi penggunaan solar di beberapa pembangkit listrik milik PLN karena dianggap tak efisien dan merugi.
Bagi Fihiruddin, biaya pindahan batu bara yang dihabiskan selama ini sangat cukup untuk membangun kembali dermaga yang megah.”Kami melihat ada pembiaran yang dilakukan manajemen PLTU dalam hal ini. Kondisi ini dipertahankan bertahun tahun dan masih akan dilakukan karena dermaga milik PLTU itu belum juga diperbarui kembali. Apa karena PLTU ini jauh dari pusat kekuasaan dan jauh dari pengamatan publik sehingga kondisi ini terus dipertahankan. Kondisi ini belum mencakup dampak lain yang ditimbulkan dari proses “pindahan” batu bara ini. “ Sesal Fihir.
Sementara Humas PLTU Jeranjang Himawan Widiyanto saat dikonfirmasi soal tersebut belum memberikan penjelasan, dia menjawab singkat melalui pesan WhatsApp kepada media Selasa (2/6/2020). Widiyanto belum bisa memberikan jawaban secara rinci karena masih komunikasi dengan Manajemen PLTU Jeranjang dan Manajemen PLN Wilayah NTB. “Saya koordinasikan dulu dengan Manajemen PLTU Jeranjang dan PLN Wilayah, karena asset ownernya itu PLN Wilayah,” ujar Humas PLTU Jeranjang. (red)
