LKPJ MERUPAKAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG MEMUAT HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN, YANG MELIPUTI HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN SELAMA KURUN WAKTU SATU TAHUN YAITU TAHUN 2021. LKPJ INI JUGA SEKALIGUS MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD IMPLEMENTASI FUNGSI KONTROL ATAU CHECK AND BALANCE YANG DIEMBAN OLEH DPRD TERHADAP BERBAGAI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, SEBAGAIMANA YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD), KHUSUSNYA APBD TAHUN ANGGARAN 2021.
HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN AMANAT PP NOMOR 13 TAHUN 2019 DALAM PASAL 19 AYAT (1) YANG MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LKPJ KEPADA DPRD DALAM RAPAT PARIPURNA YANG DILAKUKAN 1 (SATU) KALI DALAM 1 (SATU) TAHUN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR DAN DALAM PASAL 20 AYAT (1) DAN AYAT (2) YANG BERBUNYI PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH LKPJ DITERIMA, DPRD HARUS MELAKUKAN PEMBAHASAN LKPJ DENGAN MEMPERHATIKAN :
a. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN; DAN
b. PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. DAN
AYAT (2) BERBUNYI ” BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN LKPJ SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DPRD MEMBERIKAN REKOMENDASI SEBAGAI BAHAN DALAM:
a. PENYUSUNAN PERENCANAAN PADA TAHUN BERJALAN DAN TAHUN BERIKUTNYA;
b. PENYUSUNAN ANGGARAN PADA TAHUN BERJALAN DAN TAHUN BERIKUTNYA; DAN
c. PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN/ATAU KEBIJAKAN STRATEGIS KEPALA DAERAH.
SEBAGAI LANDASAN DAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS GABUNGAN KOMISI DEWAN DALAM MEMBAHAS LKPJ BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 DAN DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI MENGACU KEPADA KEPUTUSAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2022 TANGGAL 22 MARET 2022 TENTANG PEMBENTUKAN GABUNGAN KOMISI DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2021.
SETELAH MENDENGAR PENGANTAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 BESERTA LAMPIRANNYA, GABUNGAN KOMISI DPRD TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN SECARA INTERNAL DAN MEMADUKAN DENGAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN RIIL YANG TERJADI DI LAPANGAN OLEH MASING -MASING ANGGOTA GABUNGAN KOMISI DEWAN SEHINGGA MENGANGGAP REFERENSI YANG DI GUNAKAN SANGAT MEMADAI UNTUK MENYAMPAIKAN REKOMENDASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, GABUNGAN KOMISI MENEGASKAN BAHWA REKOMENDASI INI HARUS DITINDAKLANJUTI DAN DIJADIKAN ACUAN DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN DI MASA YANG AKAN DATANG.
TERKAIT DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH, DALAM RPJMD 2018-2023 TELAH DITETAPKAN PILIHAN-PILIHAN STRATEGI YANG AKAN MENJADI FOKUS PENANGANAN PERMASALAHAN YANG HENDAK DISELESAIKAN DALAM SETIAP TAHUNNYA SELAMA LIMA TAHUN, SEHINGGA MEMILIKI KESINAMBUNGAN DALAM MANCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SESUAI DENGAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018-2023. SEJALAN DENGAN HAL TERSEBUT DI DALAM RKPD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021, TELAH DITETAPKAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2021 YAITU “PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN HASIL PEREKONOMIAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN”, DENGAN LIMA FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 YANG MELIPUTI :
1. MENINGKATKAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH UNTUK DAYA SAING PRODUK UNGGULAN DAERAH;
2. MENINGKATKAN KUALITAS SEKTOR PARIWISATA DAN INVESTASI DAERAH YANG DIDUKUNG OLEH REGULASI DAN KEAMANAN;
3. PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI;
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DASAR YANG INKLUSIF; DAN
5. PEMERATAAN AKSES PELAYANAN PUBLIK YANG DIDUKUNG OLEH SDM YANG PROFESIONAL.
DALAM IMPLEMENTASINYA, LIMA PRIORITAS DAERAH INI DITUANGKAN DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN OPD YANG TERBAGI DALAM URUSAN-URUSAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA MASING-MASING OPD TERKAIT.
ADAPUN GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021 DAPAT DIJABARKAN SEBAGAI BERIKUT :
1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. PENDAPATAN DAERAH
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DIARAHKAN KEPADA UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.
PADA TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN PERUBAHANNYA PENDAPATAN DAERAH DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 2.831.592.941.558,- (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RUPIAH) REALISASI PENDAPATAN DAERAH MENCAPAI RP.2.737.176.180.863,12,- (DUA TRILIUN, TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH MILYAR SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH LEBIH) ATAU SEBESAR 96,66 %. PENCAPAIAN KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH TERSEBUT TERDIRI DARI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR RP. 426.175.552.839,- (EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM MILYAR SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH LEBIH) ATAU MENCAPAI 77,48 % DARI ANGGARAN YANGDIRENCANAKAN, YANG TERDIRI DARI REALISASI PAJAK DAERAH SEBESAR 70,92%, REALISASI RETRIBUSI DAERAH SEBESAR 76,45 %, REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SEBESAR 41,06 % DAN REALISASI DARI LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH MENCAPAI 170,72 %.
PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER, REALISASINYA MENCAPAI RP. 2.179.913.539.403,- (DUA TRILIUN, SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS TIGA RUPIAH) ATAU MENCAPAI 84,21 %, DARI ANGGARAN YANG TELAH DIRENCANAKANSEBESAR RP. 2.214.983.632.656,- (DUA TRILIUN, DUA RATUS EMPAT BELAS MILYAR, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA RUPIAH LEBIH). TERDIRI DARI REALISASI PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBESAR 84,02 % ATAU RP. 1.755.134.902.377,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA MILYAR SERATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DUA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH ). REALISASI PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH MENCAPAI 87,72 % ATAU SEBESAR RP. 99.968.361.426,- (SEMBILAN PULUH SEMBILAN MILYAR, SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH LEBIH), YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK.
SEDANGKAN PADA KOMPONEN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, REALISASINYA MENCAPAI RP. 170.403.841.354,64,- (SERATUS TUJUH PULUH MILYAR EMPAT RATUS TIGA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH LEBIH), ATAU 89,43 %, DARI ANGGARAN YANG TELAH DIRENCANAKAN YAITU SEBESAR RP.190.533.756.063,- (SERATUS SEMBILAN PULUH MILYAR, LIMA RATUS TIGA PULUH PULUH TIGA JUTA RUPIAH LEBIH), YANG BERSUMBER DARI REALISASI PENDAPATAN HIBAH.
B. BELANJA DAERAH
BELANJA DAERAH TAHUN 2021 DISUSUN DENGAN PENDEKATAN ANGGARAN KINERJA YANG BERORIENTASI PADA PENCAPAIAN HASIL DARI INPUT YANG DIRENCANAKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRESTASI KERJA SETIAP PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA. INI BERTUJUANUNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PERENCANA ANGGARAN SERTA MENJAMIN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN KE DALAM PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN. BELANJA DAERAH DIALOKASIKAN DENGAN MEMPRIORITASKAN PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH PADA TAHUN 2021 DIUPAYAKAN DENGAN PENGATURAN POLA PEMBELANJAAN YANG PROPORSIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF ATAS BERBAGAI KEBUTUHAN AKTUAL PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN MENUJU PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN YANG DICIRIKAN ADANYA SINERGITAS PEMBANGUNAN ANTARA PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN, TERUTAMA MERESPON 7 (TUJUH) PRIORITAS NASIONAL, 10 (SEPULUH) PRIORITAS PROVINSI NTB DISELARASKAN DENGAN 5 (LIMA) PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR YANG SECARA KESELURUHAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEPADA ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
PADA TAHUN ANGGARAN 2021, REALISASI TARGET BELANJA DAERAH MENCAPAI 91,8 % ATAU SEBESAR RP. 2.715.005.165.908,44,- (DUA TRILIUN, TUJUH RATUS LIMA BELAS MILYAT LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN RUPIAH LEBIH) DARI RENCANA ANGGARAN BELANJA SEBESAR RP.2.980.954.565.150,02 (DUA TRILIUN, SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH MILYAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH LEBIH). KOMPONEN BELANJA INI TERDIRI DARI REALISASI BELANJA OPERASI SEBESAR RP.2.290.920.143.665,86,- (DUA TRILIUN, DUA RATUS SEMBILAN PULUH MILYAR SEMBILAN RATUS DUA PULUH JUTA SERATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH RUPIAH LEBIH) ATAU 98,18 %, REALISASI BELANJA MODAL SEBESAR RP. 406.726.755.902,58,- ( EMPAT RATUS ENAM MILYAR TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS DUA RUPIAH LEBIH) ATAU MENCAPAI 64,61 %, BELANJA TAK TERDUGA SEBESAR RP. 17.358.266.350,- (TUJUH BELAS MILYAR, TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH LEBIH) ATAU MENCAPAI 96,43 %, DAN BELANJA TRANSFER SEBESAR RP.146.863.410.798,- (SERATUS EMPAT PULUH ENAM MILYAR, DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA RUPIAH LEBIH) ATAU MENCAPAI 97,439 %.
PADA KOMPONEN BELANJA OPERASI, PORSI TERBESAR MASIH DIDOMINASI OLEH BELANJA PEGAWAI DENGAN RENCANA BELANJA SEBESAR RP.
1.058.189.957.331,48,- (SATU TRILIUN, LIMA PULUH DELAPAN MILYAR SERATUS DELAPN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PUULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH LEBIH), DENGAN REALISASI SEBESAR RP.1.024.227.563.076,- (SATU TRILIUN, DUA PULUH EMPAT MILYAR DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) ATAU MENCAPAI ANGKA 96,79 %.
PADA KOMPONEN BELANJA MODAL, PORSI TERBESAR DIDOMINASI OLEH BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DENGAN RENCANA BELANJA SEBESAR RP.
312.393.267.495,- (TIGA RATUS DUA BELAS MILYAR, TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH ), DENGAN REALISASI SEBESAR RP.164.001.724.940,- (SERATUS ENAM PULUH EMPAT MILYAR, SATU JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RUPIAH) ATAU MENCAPAI ANGKA 52,82 %. SERTA BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN DENGAN RENCANA BELANJA SEBESAR RP. 130.677.845.772,- (SERATUS TIGA PULUH MILYAR, ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA, DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH), DENGAN REALISASI SEBESAR RP. 114.166.561.995,- (SERATUS EMPAT BELAS MILYAR, SERATUS ENAM PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH) ATAU MENCAPAI ANGKA 87,36 %.
C. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN MERUPAKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENUTUPI DEFISIT ANGGARAN YANG DISEBABKAN OLEH LEBIH BESARNYA BELANJA DAERAH DIBANDINGKAN DENGAN PENDAPATAN YANG DIPEROLEH. PENYEBAB UTAMA TERJADINYA DEFISIT ANGGARAN ADALAHADANYA KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG SEMAKIN MENINGKAT.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN PADA TAHUN ANGGARAN 2021 DIRENCANAKAN SEBESAR RP. 178.683.987.480,02,- (SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR ENAM RATUS DELAPN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPN PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPN PULUH LEBIH), TERDIRI DARI RENCANAN PENERIMAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA SEBESAR RP.23.683.987.480.02,- (DUA PULUH TIGA MILYAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPN PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPN PULUH RUPIAH LEBIH) DAN RENCANAN PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH SEBESAR RP. 155.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH LIMA MILYAR RUPAIH). REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBESAR RP.22.986.731.207,30 (DUA PULUH DUA MILYAR SEMBILAN RATUS DELAPN PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH SATU RIBU DUA RATUS TUJUH RUPIAH LEBIH), ATAU SEBESAR 12,86 % YANG BERASAL DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, SEDANGKAN RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI PINJAMAN DAERAH, BELUM TEREALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2021.
PADA SISI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH, REALISASINYA SEBESAR RP. 7.595.860.577,55.- (TUJUH MILYAR, LIMA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS ENAM RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RUPIAH LEBIH), DARI RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEBESAR RP.7.863.000.000,- (TUJUH MILYAR, DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA RUPIAH) ATAU TEREALISASI SEBESAR 96,60 %. DIGUNAKAN SEBAGAI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH.
2. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
SESUAI DENGAN SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, LKPJ TAHUN 2021 DIJABARKAN KE DALAM 4 JENIS URUSAN YAITU: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR; URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR; URUSAN PILIHAN; FUNGSI PENUNJANG DAN FUNGSI LAIN URUSAN PEMERINTAHAN.
TAHUN 2021 MERUPAKAN TAHUN KETIGA PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERIODE 2018-2023. SESUAI CASCADING KINERJA PEMDA, EVALUASI ATAS CAPAIAN PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN PEMDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAPAT DILIHAT DARI CAPAIAN KINERJA YANG MENGALIR SECARA BERTINGKAT MULAI DARI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN PEMDA, SAMPAI DENGAN PROGRAM OPD.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PEMDA MERUPAKAN GAMBARAN TENTANG UKURAN KEBERHASILAN PENCAPAIAN VISI-MISI BUPATI DARI KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, TERUTAMA DALAM MEMENUHI KINERJA PADA ASPEK KESEJAHTERAAN, LAYANAN, DAN DAYA SAING. SEDANGKAN PENCAPAIAN SASARAN TERSEBUT DIDUKUNG OLEH PELAKSANAANPROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD), DISESUAIKAN DENGAN KONDISI, POTENSI DAN KEUANGAN DAERAH YANG BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN.
BERDASARKAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, REALISASI SASARAN KINERJA PEMDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 MENUNJUKKAN 3 INDIKATOR YANG MEMILIKI PERSENTASE CAPAIAN >100% DARI TOTAL 9
INDIKATOR. MESKIPUN DEMIKIAN BEBERAPA INDIKATOR MENGALAMI PENINGKATAN KINERJA PADA TAHUN 2021 DIBANDINGKAN CAPAIAN TAHUN 2020. DARI TOTAL 9 INDIKATOR YANG ADA, INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI ATAU TINGKAT CAPAIANNYA MASIH DIBAWAH TARGET SEBANYAK 5 INDIKATOR YANG MELIPUTI: INDEKS INFRASTRUKTUR WILAYAH, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), ANGKA KEMISKINAN, INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT. DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19 SECARA NYATA MASIH BERPENGARUH TERHADAP CAPAIAN KINERJA, KELIMA INDIKATOR YANG REALISASINYA BELUM SESUAI TARGET TERSEBUT, SELANJUTNYA PERLU MENJADI FOKUS UNTUK PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI TAHUN TAHUN BERIKUTNYA.
3. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN:
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DILAKUKAN DALAM RANGKA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN DI DAERAH BERDASARKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN, MAKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DIDASARKAN ASAS DEKONSTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
DALAM RANGKA PENYELENGARAAN OTONOMI DAERAH , PEMERINTAH DAERAH SECARA NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB HARUS IKUTI DENGAN PENGATURAN, PEMBAGIAN DAN PEMAMFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL SECARA ADIL, TERMASUK PERIMBANGAN KEUANGAN ANATARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SECARA PROPORSIONAL, DEMOKRATIS, ADIL DAN TRANSPARAN MEMPERHATIAKN POTENSI, KONDISI DAN KEBUTUHAN DAERAH. PENDANAAN DISESUAIKAN ANTARA URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINYTAH DAERAH , YANG MENCAKUP ASPEK PENDAPATAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA.
SELAIN MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, PADA TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR JUGA MENDAPAT PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT BERUPA DANA TUGAS PEMBANTUAN DENGAN TOTAL ANGGARAN RP. 1.543.313.000,- (SATU MILYAR, LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH SATU) YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN KABDAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,. DENGAN TOTAL REALISASI SEBESAR RP. 1.499.112.200,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU DUA RATUS RUPIAH) .
SARAN DAN REKOMENDASI
1. PENDAPATAN DAERAH.
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PADA TAHUN 2021 MASIH SANGAT RENDAH, (HANYA MENCAPAI 78,57%), DIANTARANYA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR 77,48 %, DANA TRANSFER 84,21 % DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH SEBESAR 14,09%.
PADA KOMPONEN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH HAMPIR SEMUA KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH REALISAINYA SANGAT KECIL SEPERTI PENDAPATAN DARI PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH SEBESAR 41,06%, PAJAK DAERAH SEBESAR 70,92% DAN RETRIBUSI DAERAH SEBESAR 70,92%.
OLEH KARENA ITU GABUNGAN KOMISI DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR MEREKOMENDASIKAN AGAR SAUDARA BUPATI DAPAT MENGGERAKKAN OPD PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH AGAR LEBIH MENINGKATKAN KINERJANYA TERUTAMA DALAM PENAGIHAN OBYEK SUMBER SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH, TERMASUK UPAYA EKSTENSI SUMBER SUMBER POTENSIAL PENDAPATAN ASLI DAERAH.
DEMIKIAN JUGA AGAR SAUDARA BUPATI LEBIH MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PROVINSI TERKAIT ANGGARAN DANA TRANSFER.
2. BELANJA DAERAH
REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 JUGA HANYA MENCAPAI 87,80 %. PADA SATU SISI, SISA BELANJA MERUPAKAN EPISIENSI PELAKSANAN PEKERJAAN TETAPI PADA SISI YANG LAIN DIKHAWATIRKAN MASYARAKAT TIDAK MENDAPATKAN MANFAAT DARI ANGGARAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DIRENCANAKAN. KAMI MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH ATAS BEBERAPA KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN INDIKATOR YANG TELAH DITETAPKAN, BAHKAN BEBERAPA INDIKATOR KINERJANYA SUDAH MENCAPAI DI ATAS 100%.
WALAUPUN DEMIKIAN GABUNGAN KOMISI DPRD MEREKOMENDAIKAN AGAR BUPATI MELAKUKAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN SECARA BERKALA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR SEHINGGA DAPAT DIPASTIKAN BAHWA SELURUH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAPAT DINIKMATI OLEH MASYARAKAT. KAMI JUGA BERHARAP AGAR PADA TAHUN 2022 INI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAIK FISIK MAUPUN NON FISIK DAPAT SEGERA DIREALISASIKAN SEHINGGA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAPAT SEGERA DINIKMATI OLEH MASYARAKAT DI TENGAH EKONOMI MASYARAKAT YANG LESU AKIBAT SISA DAMPAK PANDEMI COVID 19.
3. INDKES PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ADALAH SALAH SATU INDIKATOR PENTING UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN DALAM UPAYA MEMBANGUN KUALITAS HIDUP MANUSIA (MASYARAKAT/ PENDUDUK). IPM SELAIN SEBAGAI UKURAN KINERJA PEMERINTAH, JUGA SEBAGAI ALOKATOR PENENTUAN DANA ALOKASI UMUM DAN INDIKATOR YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN DANA INSENTIF DAERAH. ADA TIGA KOMPONEN PENTING YANG PERLU DIGERAKKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN IPM YAITU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.
PADA TAHUN 2021, UPAYA UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK MENINGKATAKAN IPM TELAH MENUNJUKKAN PENINGKATAN DIBANDINGKAN TAHUN 2020, BAIK DIBIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN MAUPUN PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB).
DIBIDANG PENDIDIKAN, BEBERAPA INDIKATOR KOMPONEN PENYUSUN PENINGKATAN IPM SEPERTI HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS), RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) TELAH MENUNJUKKAN PENINGKATAN DIBANDINGKAN TAHUN 2020. DEMIKIAN JUGA DIBIDANG KESEHATAN SEPERTI PENINGKATAN UMUR HARAPAN HIDUP, TERMASUK PENDAPATAN DOMISTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TELAH MENUNJUKKAN PENINGKATAN YANG SIGNIFIKAN DIBANDINGKAN TAHUN 2020
GABUNGAN KOMISI DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR SAUDARA BUPATI MENYUSUN STRATEGI TERPADU PENINGKATAN IPM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN MELIBATKAN SEMUA STACKHOLDER SEHINGGA MEMILIKI DAYA UNGKIT UNTUK MENGANGKAT IPM KABUPATEN LOMBOK TIMUR YANG SAAT INI MASIH PERINGKAT 8 DARI 10 KABUPATEN/KOTA DI NTB.
DALAM RANGKA MENDUKUNG UPAYA PENIKATAN IPM LOMBOK TIMUR, DIPERLUKAN JUGA UPAYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAIK SEOLAH PEMERINTAH MAUPUN SWASTA TERMASUK SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN. RUMAH SAKIT TIPE D YANG MENJADI TUTUTAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT KECAMATAN MASBAGIK KAMI HARAPKAN UNTUK DAPAT DIREALISASIKAN.
4. DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI SEKTOR SEKTOR ANDALAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA TAHUN 2021 DIFOKUSKAN PADA UPAYA PENINGKATAN PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN SERTA MENJAGA STABILITAS KETAHANAN PANGAN. PADA TAHUN 2021 PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH TELAH MAMPU MENINGKATKAN PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN NAMUN BELUM MEMILIK NILAI TAMBAH YANG BERARTI BAGI MASYARAKAT PETANI. BIAYA PRODUKSI YANG TINGGI AKIBAT KENAIKAN HARGA PUPUK DAN PESTISIDA TIDAK DIIMBANGI DENGAN KENAIKAN HARGA HASIL-HASIL PERTANIAN.
OLEH KARENA ITU GABUNGAN KOMISI DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH TIDAK HANYA FOKUS PADA UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI SEMATA TETAPI HENDAKNYA DAPAT MERUMUSKAN KEBIJAKAN YANG MENGARAH PADA UPAYA STABILITAS HARGA KOMODITAS PERTANIAN DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL BAGI PETANI.
SAAT SAAT INI JUGA PETANI SEDANG PANEN RAYA KHUSUSNYA PADI TETAPI HARGA GABAH DITINGKAT PETANI SANGAT RENDAH, SEHINGGA KAMI BERHARAP ADANYA UPAYA PEMERINTAH DAERAH AGAR GABAH PETANI DAPAT DISERAP DAN DENGAN HARGA YANG MENGUNTUNGKAN PETANI.
5. DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2021 SANGAT RENDAH DIBANDINGKAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA DAN PADA TAHUN 2021 HANYA PADA SATU OPD YAITU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.
GABUNGAN KOMISI DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KINERJA OPD YANG TIDAK MAMPU BERKOORDINASI DENGAN KEMENTRIAN/LEMBAGA TERUTAMA UNTUK MENDAPATKAN DANA TUGAS PEMBANTUAN.
6. TAHUN 2022 MERUPAKAN TAHUN KEEMPAT PEMERITAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI , GABUNGAN KOMISI DPRD BERHARAP UNTUK DAPAT MENUNTASKAN JANJI-JANJI POLITIK YANG BELUM TERPENUHI, SEPERTI SATU DESA SATU LAPANGAN DAN LAIN-LAINNYA.
7. SEBAGIAN BESAR OPD BELUM DAPAT MEMPERKIRAKAN BESARNYA POTENSI PENERIMAAN PAD DARI MASING-MASING POS PENERIMAAN YANG MERUPAKAN KEWENANGANNYA, MAKA DARI ITU DEWAN MEREKOMENDASIKAN UNTUK MELKAUKAN PENIGKATAN KAPASITAS SDM OPD MELALUI MENGIKUTSERTAKAN PELATIHAN /WORKSHOP DAN STUDI BANDING KE DAERAH YANG TELAH MENCAPAI KEMANDIRIAN FISKAL DAN MENINGKATKAN PENDIDIKAN PERSONAL PENGELOLA KEUANGAN;
8. MASIH TERDAPAT OPD YANG BELUM MAMPU MANJANGKAU OBJEK DAN SUBJEK PENERIMAAN PAD DENGAN BERBAGAI ALAS AN TEKNIS DAN KETIADAAN DUKUNGAN REGULASI YANG MEMADAI DARI PEMERINTAH DAERAH, OLEH KARENA ITU DEWAN MEREKOMENDASIKAN PERLUNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PETUGAS YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN PAD DAN MENGEMBANGKAN PELAYANAN BERBASIS IT MEMUTUS KENDALA JARAK DAN WAKTU;
9. LEMAHNYA SYSTEM PANDATAAN PEMUTAKHIRAN DATA, PENGGOLONGAN, PENETAPAN, PENGOLAHAN BASIS DATA SYSTEM PEMBAYARAN/PENAGIHAN DAN PELAYANAN LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI, OLEH KARENA ITU DEWAN MEREKOMENDASIKAN UNTUK MELAKUKAN REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAERAH DAN MEMPERBAIKI BASIS DATA PERPAJAKAN;
10. SEBAGIAN BESAR TEKNIS PENERIMAAN KOMPONEN PAD OLEH OPD MASIH SECARA CASH SEHINGGA RAWAN UNTUK TERJADI DISPUTE DIDALAM PERHITUNGANNYA, MAKA DARI ITU DEWAN MEREKOMENDASIKAN UNTUK MEMBANGUN SYSTEM PENERIMAAN NON CASH DENGAN PENERAPAN IT DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA;
11. HANYA SEBAGIAN KECIL DARI OPD YANG PERNAH MELAKUKAN UJI PETIK TERHADAP OBYEK DAN SUBYEK PENERIMAANYA SEHINGGA MENYULITKAN KETIKA HENDAK MENYUSUN TARGET PAD YANG DIBEBANKAN KEPADA OPDNYA, OLEH KARENA ITU DEWAN MEREKOMENDASIKAN UNTUK SELALU MELAKUKAN UJI PETIK OBYEK DAN SUBYEK PAJAK SECARA BERKALA DAN MELKUKAN OPERASI (RAZIA) PENEGAKAN PERDA OLEH SATPOL PP BERKOORDINASI DENGAN PIHAK APARAT PENEGAK HUKUM;
12. DIBIDANG KESEHATAN, INDIKATOR KINERJA KUNCI DIDALAM RPJMD YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DINAS KESEHATAN ADALAH ANGKA HARAPAN HIDUP YANG MERUPAKAN SALAH SATU KOMPONEN DARI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. ANGKA HARAPAN HIDUP JUGA MERUPAKAN ALAT UNTUK MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK PADA UMUMNYA DAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN PADA KHUSUSNYA. PADA KENYATAANNYA ANGKA HARAPAN HIDUP MASYARAKAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR ADALAH 65,97. ANGKA INI ADALAH ANGKA YANG SANGAT RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN ANGKA YANG DITARGETKAN SECARA NASIONAL OLEH BAPPENAS SEBESAR 73,4 TAHUN DAN BPS 71,47 TAHUN. KOMPONEN INI AGAR MENDAPATKLAN PERHATIAN SERIUS DI TAHUN 2022 KARENA MERUPAKAN INDIKATOR UTAMA DI DINAS KESEHATAN DAN SEKALIGUS MENYANGKUT HARAPAN DAN MOTIVASI KEHIDUPAN MASYARAKAT LOMBOK TIMUR.
13. DIBIDANG PERTANIAN, PERMASALAHAN PUPUK MASIH TERJADI DI MASYARAKAT TERUTAMA PARA PETANI. KITA KETAHUI BERSAMA DENGAN ADANYA PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PUPUK BERSUBSIDI BAIK ALOKASI MAUPUN PERUBAHAN HARGA ECERAN TERTINGGI, MAKA PEMERINTAH DAERAH AGAR MELAKUKAN LANGKAH LANGKAH ADAFTIP DAN ANTISIPATIF MENGHADAPI PERUBAHAN KEBIJAKAN TERSEBUT SEHINGGA TIDAK TERJADI KERESAHAN PETANI DAN MEMASTIKAN PUPUK BERSUBSIDI TERSEBUT DAPAT DINIKMATI OLEH PETANI SEHINGGA TIDAK MENGANCAM PRODUKSI DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
14. TERKAIT ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN YAKNI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBERIKAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI DAERAH, PADA TAHUN 2021 KABUPATEN LOMBOK TIMUR HANYA MENDAPATKAN 1,5 MILYAR DI 2 OPD YAITU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN. ANGKA INI TENTU SAJA SANGAT RENDAH DIBANDINGKAN DENGAN ANGGARAN DI TINGKAT KEMENTRIAN SERTA POTENSI DAERAH LOMBOK TIMUR YANG HARUS DIBIAYAI DARI DANA TUGAS PEMBANTUAN. OLEH KARENA ITU SAUDARA BUPATI AGAR MEMACU KEPALA OPD UNTUK BERGERAK MENJEMPUT BOLA DI MASING-MASING KEMENTRIAN TERUTAMA UNTUK MENJEMPUT ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT….!
DEMIKIAN LAPORAN GABUNGAN KOMISI DPRD TENTANG LKPJ BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2021, KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI ACUAN UNTUK MENYUSUN KEBIJAKAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR YANG SAMA-SAMA KITA CINTAI INI KEDEPAN, DAN MEMINTA KEPADA SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, AGAR REKOMENDASI YANG KAMI SAMPAIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH BUPATI LOMBOK TIMUR DAN DPRD AKAN MEMANTAU/MENGAWASI PELAKSANAAN REKOMENDASI INI.
TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MA’AF ATAS SEGALA KEKURANGAN.
WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAAMUALAIKUM WR. WB.
GABUNGAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR GABUNGAN I GABUNGAN II
KETUA, KETUA ,H.SAIFUL BACHRI,S.Sos H.L.HASAN RAHMAN, SPt.Msi
