Lotim sergapye— Pemerintah Daerah Lombok Timur sudah mulai melakukan digitalisasi sejak awal tahun 2022 ini walaupun diakui masih menemui kendala teknis seperti kestabilan jaringan. Hal itu diakui Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik dalam sambutannya pada rapat monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi, yang berlangsung Rabu (27/7).
Dijelaskan Sekda kepada Direktur Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI Abdul Haris beserta rombongan, terkait proses pengadaan barang dan jasa, Pemda sudah berupaya melibatkan pihak ke-tiga yang ada di daerah ini sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Tersedia 10 etalase yang bisa diisi oleh UKM dan Koperasi lokal di mana hal tersebut sudah pula disosialisasikan. Digitalisasi sebagai sebuah keniscayaan harus bisa diterima.
Dijelaskan pula 11 potensi PAD Lombok Timur hanya menyumbang 14% APBD Lombok Timur. Diharapkan potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan digitalisasi tersebut.
Sekda berharap pertemuan ini dapat dioptimalkan semua pihak.
Direktur Kasatgas Korsup Wilayah V KPK mengingatkan agar Pemda Lombok Timur melakukan evaluasi terhadap nilai aset dan memiliki sertifikasi.
Pada Rapat yang berlangsung di Rupatama II dan dihadiri oleh Inspektur, Kepala Bappeda, BPKAD, Bapenda, Bagian PBJ tersebut dipaparkan manajemen pengelolaan aset, evaluasi optimalisasi penerimaan daerah, pencegahan korupsi hingga progres perencanaan pembangunan daerah tahun 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
