• September 19, 2024
  • Last Update September 19, 2024 12:39 am
  • Nusa Tenggara Barat Indonesia

D Paelori: Kebijakan Anggaran Harus Berpihak Kepada Rakyat

D Paelori: Kebijakan Anggaran  Harus Berpihak Kepada Rakyat

Lotim sergapye–Krisis moneter akibat pandemi Corona yang berkepanjangan, nyaris membuat semua sektor kehidupan lumpuh. Dampaknya sangat dirasakan semua elemen masyarakat. Mengatasi masalah itu, solusinya pemulihan ekonomi dipercepat sehingga tidak memunculkan persoalan baru yang lebih besar.

Hal itu diungkapkan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang juga Ketua DPD Golkar, H. Daeng Paelori, kepada Sergapye, di Nusantara Resto kawasan wisata Labuhan Haji, Rabu, 13 Oktober 2020.
Sebagai pengemban amanah rakyat, selama ini dia selalu menekankan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah ( OPD), setiap programnya selalu mengedepankan rakyat, terutama dalam hal perkuatan perekonomian masyarakat.
” Dalam kondisi ekonomi rakyat yang sangat miris akibat pandemi ini, OPD harus lebih ekstra lagi untuk pemulihan ekonomi. Rakyat harus dilibatkan dalam setiap program pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang membutuhkan anggaran, adalah suatu keharusan berpihak kepada rakyat, ” tegasnya.
Untuk anggaran 2021 mendatang ini, sangat diharapkan kepada setiap OPD, lebih menitik beratkan pada pemulihan ekonomi dan penguatan ekonomi kerakyatan. ” Kita tidak tahu sampai kapan pandemi covid -19, yang membatasi setiap aktifitas masyarakat berakhir. Tetapi kalau ekonomi pulih dan ada perkuatan, kondisi dan situasi apapun yang akan terjadi, tidak akan menjadi masalah, ” tuturnya. Pembahasan anggaran yang sangat diharapkan berpihak kepada rakyat, sebenarnya sudah tertuang dalam RPJMD yang sudah disepakati bersama pihak eksekutif. Daeng optimis pihak eksekutif dengan legislatif sudah saling memahami. Kalau pun misalnya ada pihak OPD berpaling dari kesepakatan, bisa saja kita menggunakan hak legislasi yang tertuang dalam aturan dan ketentuan yang ada. Tapi selama ini tidak pernah terjadi, karena kita dan eksekutif satu kesepahaman.
Dijelaskanya, pemberdayaan IKM dan UKM, serta Bumdes yang ada di 254 desa harus dilakukan. Keberadaan IKM dan UKM yang ada, terbukti masih eksis, kendati dunia sedang dilanda krisis akibat pandemi covid -19 ini.
” Inilah yang perlu didorong menjadi perkuatan ekonomi, yang nantinya penyangga utama perekonomian masyarakat yang sebagian besar terkonsentrasi. Kalau ekonomi masyarakat desa sudah kuat, tentu dengan sendirinya ekonomi negara kita menjadi kuat. Karena itu, perlu pemahaman bersama antara eksekutif untuk selalu memberdayakan IKM dan UKM, serta seluruh BUMDes, dalam setiap program yang bermuara kepada rakyat, ” Demikian H. Daeng. ( Habib)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *