Lotim Segapye–pembatasan wisatawan lokal ke Sembalun dan ungkapan pejabat Lombok Timur yang akan memungut PAD di sejumlah jalur yang menuju kawasan wisata kaki gunung Rinjani itu dianggap sepihak.
Mestinya sebelum membuat pernyataan atau pemkab Lombok Timur ingin mendapatkan PAD dari kunjungan wisatawan ke Sembalun harusnya di musyawarahkan dulu dengan masyarakat. “Jangan sampai peranyataan pejabat di media membuat orang tidak lagi mau berwisata ke Sembalun,”ujar tokoh pemuda Sembalun kepada Sergapye, Jumat 10 Juli 2020.
Dikatakan, belakangan ini kawasan Sembalun menjadi destinasi utama di pulau Lombok, terlihat dari kunjungan wisatawan yang terus meluber terutama pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Meningkatanya kunjungan wisatawan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain hotel, restoran dan warung warung masyarakat mulai tumbuh di Sembalun, geliat ekonomi warga terasa dari semakin banyaknya warga yang berkunjung ke Sembalun.
Bila Pemda mau meningkatkan PAD dari Sembalun itu bisa dilakukan dari pungutan pajak hotel dan restoran atau jenis usaha lainnya yang mulai tumbuh di kawasan wisata Sembalun.
“Jangan batasi orang ke Sembalun dengan dalih mau pungut pajak atau retribusi, pemerintah fokus saja pada pembangunan infrastruktur Sembalun yang bisa diambil pajak,”sebutnya.
Perlakuan pembatasan petugas terhadap masyarakat yang berkunjung ke Sembalun juga sangat di sesalkan, sebab banyak warga yang harus berbalik karena dicegah petugas.
“Mereka yang gunakan sepeda motor disuruh putar balik sementara mereka yang berkunjung menggunakan mobil diberikan masuk Sembalun, ini solah menegaskan orang.miskin dilarang berwisata seperti pernyataan pejabat Lotim,” keluh Mursidin.
Dia berharap pemerintah Lotim harusnya lebih mendorong wisatawan berkunjung ke Sembalun. Jangan batasi wisatawan seperti harus menunjukkan bukti nikah dan lainnya, itu akan merusak pariwisata yang sudah baik,”imbuhnya.(Ros)
